Ketahanan pangan

Kondisi iklim yang ekstrim di berbagai belahan dunia baru-baru ini secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan, banjir serta bencana alam lainnya di berbagai wilayah dunia terutama di sentra-sentra produksi pangan, sangat mempengaruhi ketersediaan gandum dan tanaman bijian-bijian lainnya yang tentu saja berdampak pada ketersediaan produk pangan tersebut untuk marketing season 2010/2011.

FAO dalam press release-nya bersama-sama dengan WFP pada bulan September 2010, mengemukakan bahwa jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan pada tahun 2010 mencapai 925 juta orang. Situasi ini diperparah dengan semakin berkurangnya investasi di sektor pertanian yang sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir, sementara sektor pertanian menyumbang 70% dari lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekhawatiran akan makin menurunnya kualitas hidup masyarakat, bahaya kelaparan, kekurangan gizi dan akibat-akibat negatif lain dari permasalahan tersebut secara keseluruhan akan menghambat pencapaian goal pertama dari Millennium Development Goals (MDGs) yakni eradication of poverty and extreme hunger.

Sejak permasalahan ini memuncak pada tahun 2008, berbagai upaya, inisiatif dan aksi internasional dan regional telah banyak dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat menyepakati suatu aksi global berupa tindakan kolektif, kemitraan dan komitmen yang dapat menjamin ketersediaan bahan pangan guna memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin akses seluruh masyarakat atas bahan pangan yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan layak termasuk upaya pendanaannya.

Dari berbagai inisiatif dan upaya tersebut, puncaknya adalah penyelenggaraan World Summit on Food Security pada bulan November 2009. Pertemuan tersebut menyepakati Declaration of the World Summit on Food Security yang menitikberatkan pada pelaksanaan Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security yang secara garis besar menetapkan komitmen dan kesepakatan aksi bersama masyarakat global. Deklarasi tersebut juga mendudukan Committee on World Food Security (CFS) FAO sebagai platform internasional yang inklusif untuk menghadapi isu ketahanan pangan dan nutrisi global, serta sebagai komponen utama dari proses menuju kemitraan global untuk pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi.

Bagi Indonesia, masalah ketahanan pangan sangatlah krusial. Pangan merupakan basic human need yang tidak ada substitusinya. Indonesia memandang kebijakan pertanian baik di tingkat nasional, regional dan global perlu ditata ulang. Persoalan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian harus kembali menjadi fokus dari arus utama pembangunan nasional dan global. Oleh karena itu di tengah diplomasi internasional yang semakin menganggap penting isu ketahanan pangan sebagai agenda sentral, Indonesia mengambil peran aktif dalam menggalang upaya bersama mewujudkan ketahanan pangan global dan regional.

Upaya mengarusutamakan dimensi pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ke dalam agenda pembangunan global juga masih diperjuangkan dalam perundingan putaran Doha (Doha Development Agenda) di WTO. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia selaku koordinator G-33 secara aktif mengedepankan isu food security, rural development dan livelihood security sebagai bagian dari hak negara berkembang untuk melindungi petani kecil dari dampak negatif masuknya produk-produk pertanian murah dan bersubsidi dari negara maju, melalui mekanisme special products dan special safeguard mechanism.

Dimulai dari surat Presiden RI kepada Sekjen PBB bulan Maret 2008 sampai dengan menjadi inisiator dan fasilitator disetujuinya resolusi mengenai pembangunan pertanian dan ketahanan pangan pada SMU PBB ke-63 pada tahun 2008 (resolusi 63/235), SMU PBB ke-64 pada tahun 2009 (resolusi 64/224), dan SMU PBB ke-65 pada tahun 2010 (resolusi 65/178) merepresentasikan gambaran umum bahwa ketahanan pangan menempati posisi yang penting dalam diplomasi RI. Keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan diplomasi di bidang ketahanan pangan juga diyakini akan dapat memperkuat profil Indonesia secara umum di mata internasional sekaligus merupakan bagian dari strategi nasional. Diundangnya Indonesia pada KTT G-8 di L’Aquila bulan Juli 2009, serta partisipasi dalam perumusan serta pengesahan L’Aquila Joint Statement on Global Food Security pada KTT tersebut menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan internasional. Selain itu, sebagai anggota G-20, Indonesia juga berperan dalam penyusunan kesepakatan yang mendorong pembentukan trust-fund di Bank Dunia untuk mendukung inisiatif baru dalam ketahanan pangan.

Sebagai negara dengan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan global, Indonesia juga telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan FAO pada bulan Maret 2009 sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap berbagai program peningkatan ketahanan pangan global dan pembangunan pertanian negara-negara berkembang lainnya terutama dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation), kerjasama teknis negara-negara berkembang (KTNB/TCDC) dan pencapaian goal dari MDGs. Penandatanganan LoI ini juga diharapkan akan semakin memperkuat peran Indonesia dalam membantu peningkatan pembangunan pertanian di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara Asia Pasifik dan Afrika yang telah berjalan sejak tahun 1980, termasuk salah satu bentuk perwujudan komitmen Indonesia untuk merealisasikan partisipasinya dalam L’Aquila Joint Statement on Global Food Security.

Di samping itu, Indonesia juga terus mendesak agar negara-negara anggota FAO mengambil langkah dan inisiatif yang berarti untuk terus menjamin ketersediaan pangan global, menuju ketahanan pangan global. Diharapkan pada tahun 2050 akan cukup tersedia pangan bagi sekitar 9 miliar penduduk.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia berada pada posisi mendukung reformasi di tubuh FAO. Langkah-langkah penting untuk mendorong produksi pangan menuju ketahanan pangan agar terus diperbaharui dari waktu ke waktu, seiring dengan pergerakan isu-isu global. FAO ke depan diharapkan menjadi organisasi internasional yang transparan, ramah birokrasi, terdesentralisasi, dan efektif serta efisien.

Sumber : http://www.kemlu.go.id

About laskarmim

Menuju masyarakat indonesia yang adil dan sejahtera

Posted on Agustus 21, 2011, in Pertanian. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s